Komisi I DPRK Biak Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Strategis dalam Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025

Biak, Waironnews.com – Komisi I DPRK Biak Numfor menyampaikan laporan hasil rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Selasa (14/7/2026).

Laporan yang disampaikan oleh Magdalena Frida Womsiwor menegaskan bahwa penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 telah mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, sekaligus didukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Dalam pembahasannya, Komisi I bersama sejumlah OPD mitra kerja mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026.

Komisi menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan, di antaranya pengalokasian anggaran untuk seleksi terbuka dan uji kompetensi ASN, rehabilitasi Kantor Dukcapil, pengadaan mobil layanan administrasi kependudukan, program jemput bola dokumen kependudukan, penguatan operasional Satpol PP, pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas pemerintah kampung, percepatan peningkatan status tipelogi Sekretariat DPRK, hingga penyelesaian persoalan batas wilayah dan pengembalian sisa dana pembangunan talud tahun 2019–2021.

Komisi I juga mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki pengelolaan aset, menyusun program prioritas secara lebih efektif, serta menyediakan dana pendamping bagi kampung-kampung di Kabupaten Biak Numfor.

Di akhir laporannya, Komisi I memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas berbagai prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025–2026, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP, penghargaan digitalisasi daerah, pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, revitalisasi bahasa daerah, hingga suksesnya penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi.

HDK