Fraksi NasDem-PKS Desak Pemda Biak Perkuat PAD dan Benahi Tata Kelola Pendidikan

Biak, Waironnews.com -- Fraksi NasDem-PKS DPRK Biak Numfor menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pembenahan berbagai kebijakan di sektor pendidikan dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem-PKS, Alfrida Tumanan, dalam Sidang Paripurna Ke-II Masa Sidang III Tahun 2026 DPRK Biak Numfor yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK, Senin (13/7/2026).

Agenda sidang merupakan tahapan lanjutan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 setelah pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan.

Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem-PKS menyatakan telah mempelajari secara menyeluruh nota keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, fraksi memberikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis yang dinilai penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi NasDem-PKS mencatat target pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,371 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,231 triliun atau sebesar 89,78 persen. Capaian tersebut dinilai belum optimal sehingga pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Menurut fraksi, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pola yang selama ini berjalan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor didorong melakukan inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan penerimaan daerah, memperkuat sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi agar lebih transparan dan efisien, serta membangun kerja sama yang lebih luas dengan BUMD maupun sektor swasta untuk memperbesar kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Fraksi juga menilai kajian terhadap potensi PAD harus dilakukan secara berkesinambungan. Optimalisasi potensi ekonomi lokal dinilai menjadi salah satu kunci agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara pada sisi belanja daerah, Fraksi NasDem-PKS mencatat anggaran sebesar Rp1,431 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,252 triliun atau 87,49 persen. Meski tingkat penyerapan tergolong tinggi, fraksi menilai masih diperlukan evaluasi terhadap proses perencanaan agar program yang disusun benar-benar realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan secara optimal.

Fraksi meminta pemerintah lebih memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran juga dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Dalam pembahasan mengenai kondisi fiskal daerah, Fraksi NasDem-PKS mencatat realisasi defisit anggaran sebesar Rp20,91 miliar atau 35,01 persen dari defisit yang direncanakan sebesar Rp59,75 miliar. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal yang relatif terkendali. Namun demikian, pemerintah diminta tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya. 

Pada aspek pembiayaan daerah, fraksi mendorong pemerintah memperkuat strategi penerimaan pembiayaan melalui kerja sama investasi maupun skema pinjaman daerah yang terukur dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diharapkan benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi juga memberikan perhatian terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp14,61 miliar. Menurut Fraksi NasDem-PKS, SiLPA perlu diintegrasikan secara optimal dalam perencanaan APBD berikutnya sehingga tidak menjadi dana yang mengendap, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas, terutama pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Selain menyoroti aspek fiskal, Fraksi NasDem-PKS menyampaikan sejumlah perhatian terhadap sektor pendidikan. Pemerintah daerah diminta menjelaskan realisasi anggaran Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Tahun 2025, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Fraksi juga meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur jumlah rombongan belajar (rombel) pada jenjang SMP maupun SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Regulasi tersebut dinilai penting agar distribusi peserta didik berlangsung secara proporsional sesuai daya tampung sekolah sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu.

Kejelasan mengenai keberlanjutan bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga menjadi perhatian fraksi. Menurut Fraksi NasDem-PKS, masyarakat, khususnya orang tua siswa, memerlukan kepastian mengenai kebijakan tersebut sehingga dapat merencanakan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dengan lebih baik.

Fraksi juga meminta pemerintah meninjau kembali pola pembiayaan Dana BOS Daerah agar lebih diprioritaskan bagi peserta didik baru pada awal tahun ajaran. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi orang tua ketika memasuki tahun ajaran baru.

Tidak hanya itu, Fraksi NasDem-PKS meminta penjelasan mengenai perkembangan Program Siswa Unggul Papua, terutama jumlah peserta yang telah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025 dan jumlah peserta yang akan melanjutkan studi pada tahun 2026.

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, fraksi meminta pemerintah menyusun langkah penyelesaian utang daerah secara bertahap dan terjadwal. Sementara terhadap piutang daerah yang masih tersisa, pemerintah diminta melakukan penagihan secara maksimal atau memberikan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan DPRK Biak Numfor.

Fraksi juga meminta penjelasan mengenai tata kelola Pasar Darfuar, Pasar Inpres, dan pasar-pasar lainnya di Kabupaten Biak Numfor, termasuk organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab serta keberadaan pengelola pasar yang ditunjuk secara resmi. Menutup pemandangan umumnya, Fraksi NasDem-PKS berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD.

Fraksi menegaskan bahwa penguatan PAD, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.

HDK