Fraksi GKB Dorong Optimalisasi PAD dan Efektivitas Belanja Daerah, Apresiasi Raihan WTP

Biak, Waironnews.com – Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa (GKB) DPRK Biak Numfor memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi GKB, Muh. Makka Arief, ST., MM, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 DPRK Biak Numfor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Fraksi GKB menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar sekitar Rp38,09 miliar atau 76,75 persen dari target yang telah ditetapkan.

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan tren yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih memerlukan berbagai langkah strategis agar potensi pendapatan daerah dapat digali secara maksimal. Fraksi GKB juga memberi perhatian terhadap pelaksanaan belanja modal, khususnya penyelesaian status hukum aset milik pemerintah daerah seperti lahan sekolah dan puskesmas yang hingga kini masih menghadapi persoalan dengan pemilik hak ulayat.

Pemerintah daerah didorong segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan di masa mendatang.

Selain aspek keuangan daerah, fraksi turut menyoroti sejumlah isu pembangunan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, di antaranya percepatan penanganan stunting, pengendalian HIV/AIDS, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan kampung, serta perluasan kesempatan kerja berbasis potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor.

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

HDK