Pemkab Biak Kukuhkan 634 PPPK, Bupati: Saatnya Beri Kontribusi untuk Masyarakat

Biak, Waironnews.com — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi menuntaskan salah satu tahapan penting dalam penataan aparatur daerah dengan menandatangani perjanjian kerja bagi 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024.

Penandatanganan perjanjian kerja tersebut menjadi penanda bahwa ratusan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kini memperoleh kepastian dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra mengatakan, keberadaan 634 PPPK tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Markus saat ditemui awak media sebelum melakukan kunjungan kerja ke wilayah Pulau Padaido-Aimando, Kamis (4/9/2026).

Menurut Markus, para PPPK yang telah menandatangani perjanjian kerja merupakan tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah. Karena itu, mereka diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas, fungsi, serta tanggung jawab sesuai penempatan masing-masing.

“Telah dilakukan dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik. Sesuai arahan kami, PPPK yang baru direkrut sebanyak 634 orang ini merupakan amunisi baru dalam kapasitas mereka sebagai pegawai pemerintah untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Markus.

Bupati menjelaskan, proses hingga sampai pada penandatanganan perjanjian kerja tersebut membutuhkan waktu dan melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme serta regulasi yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian proses tersebut patut disyukuri karena seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.

“Ini sudah diproses cukup lama melalui mekanisme dan berbagai regulasi yang berlaku. Puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Markus menegaskan, pengangkatan PPPK bukan hanya menyangkut penambahan jumlah aparatur pemerintah. Lebih dari itu, kehadiran pegawai baru harus memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, para PPPK diminta tidak menjadikan status kepegawaian sebagai tujuan akhir. Status tersebut, kata dia, justru membawa tanggung jawab untuk bekerja secara disiplin, profesional, dan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Markus juga memberikan penjelasan mengenai proses yang berkaitan dengan hak para calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ia mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan proses terkait persoalan tersebut. Namun, kebijakan kepegawaian tetap harus diselaraskan dengan kondisi dan kemampuan fiskal Kabupaten Biak Numfor.

“Untuk hak CPNS, kita masih proses. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Markus.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan secara cermat dalam mengambil setiap kebijakan terkait aparatur.

Pemerintah daerah, lanjut Markus, tetap memperhatikan berbagai hak yang berkaitan dengan proses kepegawaian. Namun, seluruh kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang realistis agar tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan publik lainnya.

Dengan selesainya penandatanganan perjanjian kerja, 634 PPPK tersebut diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai penempatan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Bupati meminta para pegawai baru menunjukkan komitmen melalui kinerja nyata. Menurutnya, penambahan aparatur harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bagian dari pemerintah daerah,” katanya.

Markus mengatakan, Pemkab Biak Numfor membutuhkan aparatur yang mampu bekerja profesional, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap keberadaan 634 PPPK tersebut dapat menjadi energi baru bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Ini merupakan amunisi baru bagi pemerintah daerah. Mari bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor,” kata Markus.

Penandatanganan perjanjian kerja tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses penataan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Tantangan berikutnya adalah memastikan para PPPK dapat ditempatkan dan diberdayakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi serta kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, pengangkatan 634 PPPK diharapkan tidak sekadar menambah jumlah aparatur, tetapi benar-benar memperkuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Biak Numfor.

Hend DK