DPRK Bedah LKPJ Bupati Biak Numfor, Realisasi Belanja Daerah Capai Rp1,25 Triliun

Biak, waironnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar rapat paripurna Masa Sidang II Tahun 2026 untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. 

Agenda tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRK, Senin, 13 April 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Daniel Rumanasen, dihadiri Bupati Markus O. Mansnembra, Wakil Bupati Jimmy C.R. Kapissa, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. 

Ketua DPRK Daniel Rumanasen menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

“LKPJ menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. DPRK akan mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan,” ujar Daniel. 

Ia juga mengapresiasi ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyerahkan dokumen LKPJ pada 17 Maret 2026.

Pembahasan dijadwalkan berlangsung intensif, dengan rekomendasi DPRK ditargetkan disampaikan pada 18 April 2026.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Markus O. Mansnembra menyebut LKPJ 2025 sebagai laporan tahun pertama masa kepemimpinannya sejak dilantik pada Februari 2025. Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1,23 triliun atau 89,78 persen dari target. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp38,09 miliar (79,75 persen), dana transfer Rp1,09 triliun (90,57 persen), serta pendapatan sah lainnya Rp95,80 miliar (86,94 persen). Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,25 triliun atau 87,50 persen dari anggaran. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp1,00 triliun, belanja modal Rp65,40 miliar, belanja tidak terduga Rp3,49 miliar, dan belanja transfer Rp177,39 miliar.

Selain capaian fiskal, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,48 poin, meningkat 0,71 persen. Indeks kepuasan masyarakat sektor kesehatan naik menjadi 108,22 persen, sementara angka harapan hidup berada di 71,21 tahun.

Pertumbuhan ekonomi Biak Numfor juga meningkat menjadi 3,29 persen dari sebelumnya 2,28 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp48 juta.

Di bidang tata kelola dan prestasi, Pemkab Biak Numfor meraih peringkat pertama se-Papua dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam tahun berturut-turut sejak 2020, serta memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Prestasi lainnya mencakup program revitalisasi bahasa daerah, Sekolah Adiwiyata Nasional, hingga pengembangan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) sebagai model nasional.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Kami akan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Biak Numfor,” kata Markus.

HDK