DPD RI Dorong Penambahan Rute Penerbangan, Harga Tiket Jadi Sorotan di Biak

Biak, Waironnews.com — Anggota MPR/DPD RI daerah pemilihan Papua, Lalita, melakukan kunjungan kerja ke Bandara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor, guna memantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sekaligus menyoroti lonjakan harga tiket pesawat domestik yang dipicu ketidakstabilan global.

Dalam kunjungannya, Lalita menegaskan bahwa sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas wilayah Papua.

Bandara Frans Kaisiepo dinilai sebagai salah satu titik strategis yang menghubungkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tiket pesawat saat ini menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan dan distribusi barang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diambil dapat meringankan beban masyarakat.

“Saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, termasuk mendorong pembukaan rute baru serta penambahan maskapai guna meningkatkan pelayanan transportasi udara dari dan menuju Biak,” ujarnya.

Menurut Lalita, upaya penambahan rute dan maskapai tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut dinilai akan semakin kuat jika rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Antariksa Indonesia dapat terealisasi, yang diyakini mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi.

Kunjungan kerja tersebut turut disambut oleh General Manager Angkasa Pura Indonesia/InJourney Bandara Biak, Iwan Sanusi, serta General Manager Lion Air Biak, Masri, bersama Kepala Basarnas Biak.

Pihak pengelola bandara dan maskapai menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui DPD RI, serta berharap adanya sinergi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi udara di Biak dan wilayah sekitarnya.

Melalui pemantauan ini, diharapkan kebijakan penerbangan nasional semakin responsif terhadap dinamika global serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Papua.

HDK