Perkuat Sinergi Otsus, DPRP dan DPRK Biak Bahas Pengawasan dan Konsolidasi Politik

Biak, Waironnews.com — Pertemuan silaturahmi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024–2029 dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kegiatan tersebut digelar di kediaman anggota dewan Absalom Rumkorem, Kampung Woniki - Bosnik, Biak, pada Selasa (25/03/2026).

Dalam pertemuan ini, para anggota dewan menekankan pentingnya sinergi antara parlemen tingkat provinsi dan kabupaten guna memperkuat implementasi Otsus. Sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain pengawasan program pembangunan serta konsolidasi politik komponen Otsus di Papua. Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., MAAPD, anggota Kelompok Khusus (Poksus) DPRP dari jalur pengangkatan, menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian penting dari koordinasi antarfraksi Otsus di DPRP dan DPRK. Menurutnya, seluruh anggota memiliki dasar hukum yang sama, yakni Undang-Undang Otsus terbaru tahun 2021, sehingga pengawasan bersama menjadi tugas utama.

“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk saling berbagi data dan informasi terkait kegiatan reses serta fungsi pengawasan,” ujarnya saat ditemui media.

Ia juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRP akan diteruskan ke DPRK, sehingga alur informasi tetap berjalan lancar dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Selain itu, Musa menyoroti pentingnya konsolidasi politik untuk memperkuat peran wakil masyarakat adat di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan hingga provinsi.

“Kami memiliki basis massa yang cukup besar, namun sering kali terbatas dalam ruang gerak. Melalui konsolidasi ini, kami dapat menyampaikan isu-isu spesifik secara langsung kepada para pengambil kebijakan, termasuk terkait afirmasi perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua,” jelasnya.

Pertemuan ini juga membahas kondisi fasilitas publik di Biak Numfor yang mengalami kerusakan atau belum berfungsi optimal, terutama infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

“Kolaborasi dengan DPRK sangat dibutuhkan, khususnya dalam memperbaiki tata kelola serta penanganan persoalan pertanahan yang masih berada di tingkat kabupaten,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Biak Numfor dari jalur pengangkatan, Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut.

“Sebagai representasi jalur pengangkatan, saya merasa bangga atas dukungan dan masukan yang diberikan. Pertemuan ini membuka ruang dialog lanjutan untuk menghadirkan solusi yang konkret,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan di Papua dengan menekankan transparansi serta partisipasi masyarakat.

Silaturahmi ini juga mencerminkan semangat gotong royong di kalangan elite politik Papua dengan Otsus sebagai fondasi utama dalam mendorong kesetaraan dan kemajuan daerah. Meski demikian, berbagai tantangan seperti pengelolaan anggaran dan penyelesaian persoalan agraria masih memerlukan pendekatan kolektif agar hasilnya lebih optimal.

HDK